PERANAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

                   PERANAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

2.1   Pendahuluan

Terdapat tiga pertanyaan penting dalam perekonomian:

1.    Keluaran apa dan jumlah berapa yang perlu diproduksi?

2. Bagaimana cara memproduksinya, yaitu teknik apa utk mengkombinasikan berbagai faktor produksi menjadi keluaran tertentu?

3.    Untuk siapa keluaran tsb dibuat dan bagaimana cara mendistribusikannya?

Pertanyaan pertama berkaitan dengan masalah Permintaan yaitu permintaan masyarakat Pertanyaan kedua berkaitan dengan Penawaran yaitu sektor produksi
Sistem Pasar yang mengandalkan konsep permintaan dan penawaran untuk menyelesaikan 3 masalah ekonomi digambarkan sebagai berikut:

2.2   Pasar dan Peran Pemerintah

Pasar

§  Pengertian umum: Merupakan tempat para pembeli dan penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa.

§  Pengertian modern: Adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.

Harga

§  Harga mengkoordinasikan keputusan-keputusan para produsen dan konsumen dalam sebuah pasar.

§  Harga-harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi pembelian konsumen dan mendorong produksi.

§    Harga-harga yang lebih rendah mendorong konsumsi dan menghambat produksi.

§    Harga adalah penyeimbang dari mekanisme pasar.

2.3   Jenis Sistem Ekonomi

§  Sistem Ekonomi Pasar.

§  Sistem Ekonomi Terpimpin / Terpusat.

§  Sistem Ekonomi Campuran.

Sistem Ekonomi Pasar: Keputusan untuk menetapkan produk yang dibuat, berapa banyak, dan bagaimana mendistribusikannya ditetapkan oleh pasar itu sendiri. Jadi mekanisme pasar, penawaran, dan permintaan terhadap setiap hal yang diperdagangkan tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sistem Ekonomi Terpimpin/Terpusat: Segala sesuatu yang diproduksi, baik jumlah maupun kualitasnya, serta distribusinya diatur oleh pemerintah pusat.

Sistem Ekonomi Campuran: Pemerintah ikut campur dalam pengaturan beberapa hal- berfungsi sbg regulator, memastikan para pelaku ekonomi berperilaku sehat, bersaing dengan baik, sehingga faktor produksi dimanfaatkan seoptimum dan seproduktif mungkin.

2.4   Peran Pemerintah

Kenapa Peran Pemerintah Diperlukan? Karena terjadinya Kegagalan Ekonomi Pasar:

§  Inefisiensi : monopoli, eksternalitas (side effect), barang publik.

§  Ketidakadilan : ketidak adilan yang tidak dapat diterima menyangkut pendapatan dan kekayaan.

§  Masalah makroekonomi : siklus bisnis (inflasi dan pengangguran), pertumbuhan ekonomi yang lamban.

Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah berkewajiban:

a. Mengurangi Inefisiensi

§  Pemerintah berkepentingan untuk membuat undang-undang anti monopoli di Indonesia ada KPPU

§  menetapkan berbagai perundangan, misal berkaitan dengan polusi, pencemaran lingkungan, fasilitas kesehatan masyarakat, dsb.

§  Peran pemerintah juga sangat diperlukan; bisa dengan cara subsidi kepada produsen atau konsumen

b. Menghindari Ketidakadilan

§  Pemerintah dituntut aktif untuk mengupayakan bukan saja pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga pemerataannya.

c. Solusi Masalah makroekonomi

§  Pemerintah dituntut secara aktif turun tangan pada saat ekonomi mengalami stagnasi, bahkan depresi, turun tangan sebagai pelaku ekonomi, bila sudah normal kembali sebagai regulator.

§  Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal (pajak, dan pembelanjaannya),  serta kebijakan moneter (suku bunga dan syarat-syarat kredit).

Peran nyata pemerintah dalam perekonomian

§   Menyediakan sarana/prasarana yang tidak dapat dilakukan oleh swasta (mis: aparat keamanan)

§   Side effect, meminimalkan hal-hal buruk dan memaksimalkan yang baik.

§   Memberikan pedoman/arahan (wajib belajar, KB, obat terlarang, dll)

§   Menolong yang lemah dan miskin

§   Pemerintahan yang stabil

§   Kondisi Pemerintahan yang stabil:

§   Hanya dapat dicapai bila kondisi ekonomi juga stabil/membaik; tetapi yang lebih penting adalah kalau adil.

§   Tingkat pengangguran minimum (lapangan pekerjaan terpenuhi)

§   Kebutuhan masyarakat terpenuhi, didorong agar tidak hedonisme

§   Inflasi rendah (dibawah 5%/tahun)

2.5   Sumber Penerimaan Negara

Sumber Penerimaan Negara terdiri dari Pajak dan Bukan Pajak

§  Penerimaan Pajak:

-     Pajak dalam negeri

-     Pajak perdagangan internasional

§  Penerimaan negara bukan pajak:

-     Penerimaan sumber daya alam

-     Bagian laba BUMN

-     Penerimaan negara bukan pajak lainnya

Pajak dalam negeri:

°       Pajak Penghasilan (PPh)

°       Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM)

°       Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

°       Cukai , dan Pajak lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional:

°       Bea masuk

°       Pajak/pungutan ekspor

Penerimaan Sumber Daya Alam

°       Minyak bumi

°       Gas alam

°       Pertambangan umum

°       Kehutanan dan perikanan

Penerimaan negara bukan pajak:

°       Pendapatan penjualan, sewa, jasa, kejaksaan dan peradilan, pendidikan, dan lain-lain

Beberapa prinsip dasar pajak

§  Netralitas (obyektivitas)

§  Nonnetralitas

§  Simplicity (sederhana)

§  Equity (keadilan)

Netralitas (obyektivitas) misalnya perhitungan pajak STNK berdasarkan CC dan tahun pembuatan, bukan atas warna atau merek.

Nonnetralitas untuk mengarahkan hal-hal yang baik, misalnya pajak tinggi untuk industri berpolutan tinggi, pajak rokok tinggi, agar keinginan merokok turun.

Simplicity (sederhana), cara perhitungan, kolom pengisian pajak, hendaknya mudah dan  jelas

Equity (keadilan), untuk pemerataan, fasilitas umum, yang dapat dinikmati bersama-sama

Contoh pajak

•        PBB, Pajak Bumi dan Bangunan

•        PPH, Pajak Penghasilan, Badan dan Perorangan

•        PKB, Pajak Kendaraan Bermotor

•        PPN, Pajak Pertambahan Nilai, (di Restoran)

•        Pajak Pembeli dan Penjual untuk jual beli tanah